P
|
rogram
yang di- lakukan oleh pemerintahan Kota Bandung mempunyai program unggulan,
yaitu PIPPK (Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan). Bisa
dibilang ini merupakan program yang memberikan keleluasaan kepada pemerintahan
di bawahnya, terutama di tingkat RW agar diberikan ruang kreatif untuk
membangun wilayahnya. Adalah PIPPK yang memberikan desentralisasi yang sangat besar
kepada masyarakat sampai ke tingkat grass root yaitu RW. Bagi Pak E, selaku Camat
Batununggal memberikan perhatian khusus pada program PIPPK merupakan amanah
yang harus bisa dirasakan oleh rakyatnya, sesuai dengan tujuan dari program tersebut.
Oleh karena itu, Pak E melakukan terobosan dengan monitoring yang sangat
detail. Pak E mengundang setiap jajaran di bawahnya, lurah, RW, LPM, Karang Taruna,
dan PKK untuk bertemu membahas progres program PIPPK yang telah dilakukan. Adalah Pak E yang memberikan
kejutan pada saat diadakan monitoring pelaksanaan PIPPK 2016. Acara tersebut
diadakan pada 30 September 2016, pada malam hari, pukul 19.00 bertempat di aula
Kecamatan Batununggal. Pak E menegaskan bahwa program PIPPK merupakan sebuah
program yang desentralisasi dengan melibatkan masyarakat. “Saya berharap
program yang dititipkan kepada masyarakat ini, jangan sampai disalahgunakan, dan
tidak terserap,” kata Pak E. Lebih lanjut Pak E menyatakan bahwa program ini merupakan
bentuk kanyaah kepada masyarakat dari PIPPK, dan agar dapat dirasakan oleh
masyarakat. Pada acara monitoring itu setiap RW diabsen satu persatu oleh Pak E
secara langsung. Tidak sampai di situ saja, apabila ada RW atau lembaga LKK
yang belum hadir supaya langsung ditelpon oleh rekannya agar hadir. Memang
banyak yang datang mendadak setelah dipanggill dengan menggunakan HP oleh masing
masing pengurus kelurahan. Pada monitoring tersebut diketahui bahwa serapan anggaran
seKecamatan Batununggal mencapai 67,84%, dan yang terbaik dan terbesar penyerapannya
adalah Kelurahan Samoja. Di harapkan pada bulan Oktober ini serapan Kecamatan
Batununggal bisa mencapai 80% atau lebih. Tidak hanya itu, dengan adanya
moni-toring dan evaluasi PIPPK ini kendala di lapangan menjadi terkuak.
Selanjutnya diharapkan pelaksanaan program ini ke depan menjadi lebih baik
lagi.
Berbagai hambatan yang ada dapat terinventarisir seperti,
pejabat takut, raguragu, kurang transparan, keterbatasan SDM, kurangnya
keterlibatan masyarakat, dan kurangnya koordinasi. Mudah mudahan kiat Pak E ini
menjadikan semua komponen yang terlibat di Program PIPPK menjadi cambuk, agar melaksanakan
program ini dengan baik sesuai aturan dan akhirnya masyarakat dapat merasakan
manfaatnya dari program ini.